Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Pasuruan untuk membangun gedung damkar di wilayah Kraton mendapat sorotan dari dewan. Pasalnya, rencana itu dianggap minim perencanaan dan terkesan hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo, mengungkapkan kebutuhan anggaran pembangunan gedung tersebut cukup besar, yakni mencapai Rp25 miliar.
BACA JUGA:
"Persoalannya sekarang, apakah gedung damkar merupakan program prioritas daerah dalam pendukung percepatan penanganan bencana kebakaran? Sementara armada damkar yang dimiliki sangat minim sekali," cetusnya.
Karena itu, ia menilai pembangunan gedung damkar dan juga BPBD hanyalah sebuah pemborosan anggaran semata. Ia menyarankan Pemkab Pasuruan memikirkan pendirian pos-pos damkar yang bisa mempercepat kinerja petugas, seperti di wilayah padat penduduk atau kawasan industri.
“Sebaiknya pendirian pos-pos bencana atau pos damkar yang dibangun. Bukan malah mensentralisasi gedung di satu titik,” ujarnya.
Politikus Gerindra ini menekankan kecepatan dan efektivitas dalam penanganan bencana yang terjadi. Misalnya, ketika terjadi kebakaran di wilayah Pandaan atau wilayah Nguling, dengan adanya pos-pos damkar, bisa dilakukan percetapan penanganan bencana kebakaran.
