SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, pelayanan kesehatan program BPJS masih ada masalah. Antara lain distribusi tenaga dokter yang tidak merata, hampir terkonstentrasi di Surabaya dan Sidoarjo yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang banyak rumah sakit type B tapi dokternya tidak ada. Sementara para dokter lebih banyak yang praktek di RS swasta daripada di RS umum. Hal itu berarti pemerintah tidak bisa memberikan kontrol penugasan, sehingga dokter mengikuti pasar. Artinya mengikuti pasien yang bisa membayar, bukan melayani yang membutuhkan,” ujar Gus Ipul, ketika menerima Tim kunjungan kerja DPR-RI Komisi IX di ruang Kertanegara Kantor Gubernur, Senin (11/5).
Tim tersebut yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BNP2TKI, Badan POM, BKKBN, BPJS dan mereka mengadakan kunker ke Jatim dalam reses masa persidangan III tahun sidang 2014 – 2015.
“Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih konkrit dan lebih serius, kalau tidak, maka akan sulit untuk mengaturnya. Pemerataan tenaga kesehatan ini sangat penting, dengan adanya BPJS konkritnya jumlah pasien bertambah sedangkan pelayanan belum maksimal,” lanjut Gus Ipul.
Ia berharap kepada Komisi IX DPR agar mendesak kepada Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini. “Ini bukan hanya persoalan di Jatim saja, tapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia," sergahnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan menampung dan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun, pihaknya juga meminta Pemerintah Daerah yang kekurangan dokter spesialis untuk melakukan pendataan terlebih dahulu.
"Saya memberikan apresiasi kepada Jatim yang selalu meningkatkan pelayanan kesehatan. Jatim terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada prespektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujar dia.
Apa yang dilakukan Jatim, tambahnya, semoga bisa menggambarkan paradigma Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. "Harapannya agar mekanismenya diperbaiki yaitu dengan menyiapkan banyak dokter di tiap Puskesmas," tandas dia. (nis/ns)