Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dan Nur Saidah.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Asosiasi Kepala Desa (AKD) menolak pengeprasan (pengurangan) Alokasi Dana Desa (ADD) pada RAPBD 2023 Rp22,9 miliar. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari dewan.
"Tidak ada pengeprasan ADD di RAPBD 2023. DPRD menolak usulan itu," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (1/11/2022).
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Hadiri Halal Bihalal AKD, Bupati Gresik Minta Kades Netral di Pilkada 2024
- Pura-Pura Dirampok, Perempuan Cantik dari PPS Gresik Ditangkap
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
Anha (sapaan akrabnya) menegaskan, dalam rapat anggaran pada RAPBD 2023 antara badan dan tim anggaran DPRD Gresik bersama pihak pemkab pada 27 Oktober lalu, disepakati untuk tidak ada pengurangan belanja di ADD.
"Saya tegaskan, nggak ada belanja satu sen pun yang dikurangi sebagai mana kesepakatan hasil rapat banggar dan tim anggaran tanggal 27 Oktober 2022," ucap Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Menurut dia, ADD merupakan dana sharing. Juga, dana penaggulangan banjir Kali Lamong sudah dibahas oleh DPRD.
"Semua sesuai yang direncanakan oleh bupati sebelum ada kebijakan oleh pemerintah pusat pengurangan belanja transfer untuk Gresik," ungkapnya.
Ia menyebut, tak adanya pengeprasan belanja setelah pengurangan dana transfer Rp170 miliar. Sebab, ada target penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Rp100 miliar.
