Suasana FGD yang dilakukan DPRD Gresik dengan Bappeda yang diikuti para peserta dari OPD di lingkup Pemkab Gresik. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Focus group discussion (FGD) DPRD Gresik dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) digelar, Rabu (26/10/2022).
Diskusi dengan nara sumber Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, dan Kepala Bappeda Misbahul Munir, dengan moderator Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), M.Syuhud Almanfaluty, banyak hal menarik yang muncul dari peserta.
Mulai soal wajah Pasar Kota dan Pasar Baru Gresik yang kumuh, jalan dan trotoar kota yang sempit, kemiskinan, infrastruktur, penangan banjir Kali Lamong, dan banjir kota Gresik, IT, hingga keterbatasan anggaran di OPD untuk menjalankan program.
Adim, peserta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Ia mengungkapkan kondisi wajah (depan) Pasar Baru dan Pasar Kota yang kumuh.
"Pedagang berjualan di atas trotoal. Sampah berserakan. Jalan sekitar macet. Apa tak ada penertiban dari OPD terkait?. Padahal kedua pasar itu bagian dari wajah Kota Gresik, karena berada di wilayah perkotaan," katanya.
Hendri, peserta lain dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Ia mengaku OPDnya sebetulnya ingin membuat aplikasi untuk ruang informasi publik agar masyarakat bisa mudah mengetahui program yang telah dijalankan.
"Selama ini kami kesulitan setiap mengajukan anggaran untuk IT itu, meski nilainya kecil. Anggaran selalu dicoret. Sepertinya dianggap tak penting," ungkapnya.
Salain itu, banyak muncul pertanyaan lain seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), yang ploting aggarannya masih relatif kecil, sehingga dalam pelayanan masyarakat seperti saat ada insiden kebakaran belum bisa naksimal, lantaran keterbatasan sejumlah sarana. Antara lain, masih minimnya mobil pemadam, di setiap kecamatan belum semua berdiri posko, dan lainnya.
Abdullah Hamdi menyatakan, dalam program Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani, dan Wabup Aminatun Habibah, ada 3 skala prioritas di tahun ini. Yakni, penanganan banjir Kali Lamong, penanganan infrastrukr jalan, dan penanganan kemiskinan.
"Program ini sudah mulai tampak. Kali Lamong meluap. Banjir. Surutnya air sekarang lebih cepat. Desa yang terendam berkurang, karena Kali Lamong terus dinormalisasi. Sementara soal panangan kemiskinan terus dilakukan perbaikan data, dan program untuk mengatasinya," imbuhnya.
Namun, di sisi infrastruktur kata Hamdi, penanganan yang dilukukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) belum seperti harapan. Ia lantas mencontohkan proyek pembangunan Jembatan Kacangan, di Desa Kacangan, Kecanatan Benjeng.
Jembatan ini untuk penghung transportasi di Kali Lamong. Saat ini belum ranpung. Sementara debit Kali Lamong sudah naik sehingga meluber dan membanjiri desa-desa di sekitar.
"DPRD Gresik sudah menganggarkan perencanaan di APDB-Perubahan tahun sebelumnya. Harapannya awal tahun anggaran berjalan sudah bisa lelang. Namun faktanya lelang tetap molor, sehingga jelang akhir tahun proyek belum selesai. Contohnya Jembatan Kacangan," ungkap Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik ini.
Ia menyatakan bahwa setiap pembangunan membawa dampak. Dan, dalam melakukan perubahan, perbaikan tak ada kata terlambat
"Tidak ada kata terlambat. Kita bisa berbuat. Saya yakin dengan kepemimpin sekarang ini Gresik bisa lebih baik," terangnya.
Terkait soal pasar kumuh, Hamdi menyatakan bahwa, masyarakat konsumen pergi ke pasar butuh kenyamanan.
