Penandatangan pengesahan Raperda tentang Pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banongan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD Situbondo pada rapat paripurna, Kamis (13/10/2022).
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Situbondo akhirnya menyetujui dan mengesahkan 2 Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (Perusda) Pasir Putih dan Perkebunan Banongan.
Dua raperda itu disetujui melalui mekanisme votingpada Rapat Paripurna DPRD Situbondo dalam rangka persetujuan (pembicaraan TK. II) Raperda tentang Pembubaran Perusda Pasir Putih dan Perusda Banonga, Kamis(13/10/2022).
BACA JUGA:
- DPRD Situbondo Sebut Pemkab Irasional soal Carut-Marut Honorer Nakes
- 1,8 Ribu Ha Lahan Tak Produktif Akibat Belerang, DPRD Situbondo Inisiasi Bangun Waduk Samir
- Waspada Arus Balik PSK di Gunung Sampan, DPRD Situbondo Minta Satpol PP gencarkan Pengawasan
- Ketua RT di Desa Kotakan yang Diberhentikan Sepihak Mengadu ke DPRD Kabupaten Situbondo
Hasilnya, 11 anggota menolak dan 29 anggota menerima. Seluruh anggota dewan yang menolak berasal dari Fraksi PKB.
Pantauan BANGSAONLINE.com, rapat paripurna ini diwarnai interupsi. Beberapa anggota silang pendapat tentang perlunya bupati memberi penjelasan terkait alasan pembubaran 2 perusda itu sebelum pendapat fraksi dibacakan.
Pimpinan Sidang, Edy Wahyudi,akhirnya memberi kesempatan kepada Bupati Karna Suswandi untuk berbicara. Menurut Karna, pembubaran dilakukan karena setoran dua perusda itu sangat minim. Sehingga bupati memandang perlu ada perbaikan pengelolaan.
"PAD Pasir Putih nol, Banongan sangat minim,"kata Karna.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Mahbub, menilai pembubaran dua perusda tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan.
"Ini kebijakan yang tidak fair, arogansi kekuasaan, F-PKB menolak," kata Mahbub membacakan pandangan akhir (PA) fraksinya.
Dicermati dari semua PA fraksi yang setuju maupun tidak setuju, tertuang beberapa catatan yang sama. Yaitu tentang konsep kelembagaan setelah pembubaran yang tidak jelas, tentang proyeksi target PAD, dan nasib para karyawan atau tenaga kerja pasca perusda dibubarkan.
Ketua DPRDSitubondo, Edy Wahyudi, yang notabene kader PKB mengatakan bahwa DPRD membuka opsi pembentukan pansus jilid 2 pasca pembubaran 2 perusda ini. Mengingat persoalan-persoalan yang mengemuka pada pandangan-pandangan fraksi.
