Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/22).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (15/9/22).
Acara itu dihadiri langsung oleh, Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn) Drs. Firli Bahuri, Irjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Thohir, dan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK. R Suhartono.
BACA JUGA:
- Ketua KNPI Sampang Duduki Kursi DPRD Jatim
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Sampaikan LKPJ 2023, Adhy Karyono: Kinerja Pemprov Jatim Naik 0,07 Persen Mencapai 97,77
- Pj Gubernur Jatim Beberkan Potensi Energi saat Sampaikan Nota Penjelasan Usulan Raperda RUED
Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah forum penguatan hulu-hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim.
Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek ASN Berintegritas bagi pejabat Pemprov Jatim beserta istri atau suami. Dilanjutkan bimtek bagi inspektur kabupaten/kota se-Jawa Timur, bimtek dan sosialisasi anti korupsi bagi kepala desa, serta hari ini, Kamis (15/9/2022) rakor pencegahan korupsi bagi kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Timur.
"Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah. Yang kemudian dilakukan penguatan untuk para inspektur di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Dan khusus hari ini yang dikuatkan adalah bupati, wali kota, dan ketua DPRD, se-Jawa Timur," kata Gubernur Khofifah.
Orang nomor satu di Jawa Timur itu menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) harus melibatkan dan didukung semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik pihak eksekutif maupun legislatif.
"Mengoordinasikan eksekutif, legislatif di seluruh kabupaten, kota dan provinsi menurut saya tetap menjadi konsolidasi yang penting baik konsolidasi program, konsolidasi anggaran dan konsolidasi komitmen dan gerakan bersama," jelasnya.
Khofifah menuturkan, berbagai penguatan secara komprehensif telah dilakukan KPK, termasuk pendampingan dan evaluasi dalam mengidentifikasi aset Pemprov Jatim dan Kabupaten Kota di Jawa Timur. Tim Korsupgah membantu pendampingan dan mitigasi dari area yang rentan dan berpotensi terjadinya korupsi.
"KPK telah membantu kita semua dalam memberikan penguatan pencegahan tindakan korupsi dari berbagai faktor. Ini penting agar kepala daerah bersama DPRD bisa terus menjaga amanah dan mandat yang diberikan masyarakat dengan baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, orang nomor satu di Jatim itu mewanti-wanti para kepala daerah agar memaksimalkan reformasi birokrasi agar terhindar dari hal yang bisa menjerat kepala daerah misalnya terkait proses rotasi, mutasi dan promosi jabatan dengan imbalan tertentu.
Oleh sebab itu, Ia mengajak semua kepala daerah untuk menjaga amanah yang telah diberikan dan mengawal seluruh berjalannya proses pemerintahan dengan baik di daerah masing-masing.
