Gus Fawait: Fraksi Gerindra Jatim Fokus Perjuangkan Nasib Peternak dalam Pembahasan P-APBD 2022

Gus Fawait: Fraksi Gerindra Jatim Fokus Perjuangkan Nasib Peternak dalam Pembahasan P-APBD 2022 Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Fraksi DPRD Jatim memberi perhatian serius soal penyakit mulut dan kuku () yang tengah merebak. Ketua Fraksi DPRD Jatim, Muhammad Fawait, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus memperjuangkan nasib peternak dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur TA 2022.

"Sebentar lagi akan mulai proses pembahasan P-APBD 2022. Saya sudah instruksikan anggota Fraksi dari Komisi A sampai Komisi E untuk memperjuangkan program untuk mengatasi dampak terhadap peternak beserta keluarganya," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Rabu (6/7/2022).

Gus Fawait (sapaan akrabnya) mengaku tidak akan berteori tentang penyebab dan penanggulangan secara teknis. Sebab, sudah ada pihak terkait seperti dinas peternakan yang lebih berkompeten.

Ia menyebut, Fraksi DPRD Jatim tidak menyalahkan siapa-siapa, termasuk pemerintah provinsi dalam situasi seperti ini karena hal tersebut merupakan wabah, di luar prediksi siapa pun. Menurut dia, vaksinasi bagi ternak belum terukur efektivitasnya.

"Untuk penanganan teknis , kami serahkan kepada pemprov dan dinas terkait. Kami akan fokus terhadap dampak ekonominya. Fraksi berharap ada solusi atau pendampingan usaha terhadap keluarga peternak, sambil menunggu payung hukum untuk pemberian kompensasi oleh pemprov kepada peternak," ucap Bendahara GP Ansor Jatim itu.

Gus Fawait menambahkan, pihaknya juga mewanti-wanti agar Pemprov Jatim mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang dialami peternak. Terlebih di masa tahun ajaran baru yang dimulai sebentar lagi.

Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2020 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini berharap, tidak ada satu pun anak peternak yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi, berlaku pula pada santri dan calon santri. Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) itu melanjutkan, pemerintah harus memberi kepastian agar mereka tetap memperoleh pendidikan.

"Kita tidak tahu wabah ini berlangsung sampai kapan. Tapi jangan sampai krisis ini menjadi hambatan anak-anak peternak dalam memperoleh hak pendidikan. Apalagi Jawa Timur memasuki era bonus demografi, di mana angka usia produktif lebih tinggi. Ini harus dikelola dengan mencetak SDM yang mumpuni. Kalau tidak, akan menjadi bom waktu," pungkasnya. (mdr/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO