Grapeksi saat audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Senin (13/6/2022).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Miris, alokasi anggaran yang besar untuk Dinas Pendidikan Bangkalan tidak mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Zikir dan Selawat. Padahal, rata-rata setiap tahunnya dianggarkan Rp600 miliar.
Hal itu disampaikan Imam Panthor, Ketua Gerakan Pengamat Kebijakan Publik dan Demokrasi (Grapeksi) saat audiensi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Senin (13/6/2022).
BACA JUGA:
- Bagikan 500 Sertifikat Tanah Warga Bangkalan, Wakil Kepala BPN Minta Kades Bantu Urus Administrasi
- Berkas Hasil Asesmen 5 OPD Bangkalan Ditolak Kemendagri, ini Tanggapan Pj Bupati
- Bupati Bangkalan Non-Aktif Divonis 9 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta
- Gelar Aksi, FKMG Minta Disdik Bangkalan Selesaikan Persoalan Pendidikan di Kecamatan Geger
"Besarnya anggaran Dinas Pendidikan tidak berbanding lurus dengan IPM Bangkalan. Miris IPM Bangkalan berada di posisi degradasi dan terpuruk se-Jawa Timur, dan juga masih banyak kondisi infrastruktur sekolah yang kondisinya buruk," ujar Imam.
Ia meminta banggar mengusulkan kepada Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron Amin agar lokomotif dinas pendidikan (disdik) digeser. Apalagi sudah lama menjabat, bisa saja sudah jenuh sebagai nahkoda Disdik Bangkalan selama ini.
"Karena anggaran yang digelontorkan ke Dinas Pendidikan setiap tahunnya mencapai rata-rata Rp600 miliar per tahun," ungkapnya.
Selain itu, ia berharap Banggar DPRD Bangkalan jeli dan selektif terhadap RAPBD di tahun-tahun mendatang, khususnya yang diusulkan oleh dinas pendidikan.
"Banggar mengunakan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, khususnya untuk Dinas Pendidikan. Untuk anggaran ke depan, tidak mudah meloloskan apa yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Bangkalan," tegasnya
Ia juga meminta ke Komisi D agar mampu mengontrol anggaran Disdik Bangkalan, karena diberikan anggaran (APBD) yang besar hampir 30 persen.
