SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemprov Jawa Timur terancam bangkrut karena ditinggal pasien. Kondisi itu disebabkan minimnya dokter spesialis yang dimiliki sehingga tidak mampu meyakinkan pasien.
Salah satu contohnya ialah RSUD dr Sudono Madiun. Karena tidak banyak memiliki doter spesialis, pasien lebih banyak memilih berobat ke RSUD Solo yang lebih banyak memiliki dokter spesialis. Selain itu, letak Solo dan Madiun yang tidak telalu jauh juga jadi faktor penentu.
Fakta itu diungkap Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim, Aida Fitriati. Politisi PKB yang akrab disapa Neng Fitri menambahkan di RS dr. Soedono Madiun menunjukan angka yang tidak menggembirakan dan setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan pasien.
"Sebenarnya keberadaan RSUD dr Soedono untuk mengantisipasi larinya masyarakat Jatim yang akan berobat ke Solo. Tapi apa nyatanya, keberadaan tenaga medis yang ada khususnya dokter spesialis cukup minim. Tak heran melihat kondisi ini banyak warga Jatim ketika berobat memilih pergi ke Solo. Apalagi jarak dari Madiun ke Solo tidaklah terlalu jauh," tandas Ketua Muslimat kabupaten Pasuruan itu, Minggu (19/4).
Melihat kenyataan ini, Anggota Komisi B DPRD Jatim ini mendesak kepada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk melakukan kerjasama dengan sejumlah universitas di Jatim yang memiiki Fakultas Kedokteran. Hal ini sebagai antisipasi adanya kekurangan tenaga dokter spesialis di rumah sakit di daerah. Namun dengan catatan mereka mendapat gaji yang layak dan sejumlah fasilitas untuk mendukung kinerja para dokter-dokter spesialis tersebut agar tidak melirik kemana-mana khususnya di rumah sakit swasta yang sangat menjanjikan.
"Pemprov Jatim harus segera mengatasi minimnya dokter spesialis di sejumlah RSUD milih pemprov. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah Fakultas Kedokteran yang ada di Jawa Timur," ujar cucu KH. Wahab Chasbullah ini.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im mengakui jika masalah dokter spesialis adalah masalah krusial yang bertahun-tahun belum ada penyelesaian. Karenanya, seharusnya Pemprov Jatim melakukan kerjasama dengan ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim terkait pemenuhan dokter spesialis.
"Saya kira solusinya selain kerjasama dengan Universitas yang ada di Fak. Kedokteran juga IDI. Dengan begitu kekurangan dokter spesiaiis khususnya di rumah sakit daerah dapat terpenuhi meski tidak bisa dilakukan secara maksimal," lanjut politisi PAN.
Sementara itu, Kadinkes Jatim, Suharsono mengaku di sejumlah daerah di Jatim masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Untuk mengatasi masalah ini, Dinkes telah melakukan kerjasama dengan IDI untuk menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis.
"Dengan kerjasama ini lewat beasiswa sekolah dokter spesialis diharapkan nantinya kebutuhan dokter spesialis di daerah pelosok bisa terpenuhi," pungkas Kadinkes.