SURABAYA (BANGSAONLINE.com) - Hari ketiga Ujian Nasional (UN) menyisakan masalah serius. Yakni tidak sinkronnya materi listening antara teks yang diputar di audio dengan soal yang ada di kertas dalam materi Bahasa Inggris. Hal ini membuat membuat komisi E DPRD Jatim geram bahkan komisi E akan mengawal nilai siswa terkait mata pelajaran bahasa Inggris tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Agatha Retnosari, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menyampaikan ada 15 soal ujian mendengarkan Bahasa Inggris atau listening yang ternyata antara pertanyaan dan jawaban tidak cocok. Ketidakcocokan soal dan jawaban ini bisa berimbas fatal bagi para siswa. Para siswa khawatir nilai mereka anjlok, padahah bukan dikarenakan kesalahan mereka, tapi kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara.
"Amburadulnya ujian nasional hari ini sangat fatal, ini menunjukan persiapan Pemerintah tidak matang, dan kesalahan teknis ini akan berdampak langsung pada nilai siswa, siswa yang seharusnya mendapatkan nilai bagus harus menelan pil pahit mendapatkan nilai jelek akibat soal dan jawaban yang tidak sinkron," ungkap Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini, Rabu (15/4).
Agatha menegaskan, komisi E siang tadi menurutnya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan Jatim. Hasil koordinasinya, kepala dinas mengakui bahwa 15 soal untuk mata ujian Bahasa Inggris terjadi kesalahan.
“Dan itu tidak hanya terjadi di satu dua sekolah. Melainkan seluruh sekolah se-Jawa Timur yang terjadi kesalahan karena soal Unas sudah tersebar ke Jatim,” terang Ketua Pemuda Katolik Jatim itu.
Ditambahkannya, untuk 15 soal yang terjadi kesalahan, pihak sekolah tidak bisa mengkroscek terlebih dahulu karena soal unas disegel dan hanya boleh dibuka ketika ujian akan berlangsung. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu diinternal komisi E sebelum mendatangi Menteri Pendidikan.
"Apakah nantinya untuk 15 soal itu ada ujiannya lagi atau bagaimana, kan kami belum tau. Yang pasti akan kami tanyakan ke pusat. Jangan sampai siswa – siswi yang jadi korban akibat kesalahan penyelenggara,” urai anggota Dewan asal dapil Surabaya dan Sidoarjo ini.
Sementara itu, Kartika Hidayati, anggota komisi E DPRD Jatim lainnya juga menyayangkan terjadinya kesalahan tersebut. Oleh karena itu ia mengusulkan ke-15 soal tersebut harus menjadi hadiah bagi siswa – siswi.
“Artinya nilainya dibenarkan semua, karena itu kesalahan pemerintah bukan kesalahan siswa,” pungkas Ketua Muslimat kabupaten Lamongan tersebut.