Suparno (kiri) saat memberikan kuasa kepada Andi Fajar Yulianto, 30 Juni 2021. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya mengabulkan gugatan Suparno, Kepala Sie Pemerintahan (Kasipem) Desa Munggugebang, atas pembatalan SK pelantikan dirinya sebagai Kasipem Desa Munggugebang.
Menurut Kuasa Hukum Suparno, Andi Fajar Yulianto, putusan PT TUN itu menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang juga mengabulkan gugatan Suparno, pada 30 Desember 2021 lalu.
BACA JUGA:
- YLBH Fajar Trilaksana Kembali Didaulat Kelola Posbakum PN Gresik Kelas 1A
- Apresiasi Kepemimpinan Jokowi, 330 Kades di Gresik Deklarasi Gabung Relawan Jawi Wetan
- BHP Termin 2, 3, dan 4 Tahun 2023 Belum Cair, Pembangunan di Desa Kembangan Tersendat
- PDAM Gresik Tak Ngalir, Fajar: Pelanggan Berhak Gugat Perdata
"Alhamdulillah, di tingkat banding di PT TUN Surabaya gugatan klien kami atas pembatalan SK Pelantikan Kasipem Desa Munggugebang terhadap Camat Benjeng dikuatkan," kata Fajar kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (6/4/2022).
Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi TUN ini adalah putusan terakhir dan berkekuatan hukum tetap.
"Makanya, kami harap Camat Benjeng segera melaksanakan isi putusan. Dan, jika tidak melaksanakan maka perlu diketahui ada sanksi yang serius," ujar Direktur LBH Fajar Trilaksana ini.
Menurutnya, sanksi itu diatur dalam Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yaitu sanksi administratif berat, antara lain berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak dan fasilitas lainnya, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
