Infografis Ibu Kota Negara Baru. Foto: Instagram Jokowi
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Petisi menolak rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh sejumlah guru besar, ekonom, hingga purnawirawan TNI, kini meluas. Bahkan telah diteken lebih dari 24 ribu orang hingga Kamis (10/2).
Pada Kamis (10/2) pagi, petisi dengan judul 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara' itu tercatat sudah diteken oleh 24.459 orang.
Para inisiator yang terdiri dari mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, serta ekonom senior, Faisal Basri, mendorong warga Indonesia untuk mendukung penolakan pemindahan IKN. Dengan petisi tersebut, mereka berharap Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
(Faishal Basri. foto: ekonomi bisnis.com)
Menurut mereka, pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi Covid-19 merupakan langkah yang tidak tepat.
"Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara," tulis petisi tersebut.
Mereka menilai, pemerintah saat ini seharusnya fokus menangani varian baru virus corona yakni Omicron yang membutuhkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut mereka, pemerintah juga punya utang luar negeri yang cukup besar, defisit APBN melebar di atas 3 persen, dan penerimaan negara turun.
"Adalah sangat bijak bila presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut," ucap para inisiator.
Sebelumnya, salah satu cendekiawan muslim yang ikut menginisiasi petisi, Azyumardi Azra, mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan.
"Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun IKN baru," ujar Azyumardi.
Terkait hal ini, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan bahwa rencana pemerintah memindahkan IKN merupakan upaya untuk menunjukkan Indonesia bukan hanya Pulau Jawa. Budi menyebut, dengan keputusan pemindahan ibu kota ini, Jokowi ingin mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan pulau lain.
"Pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya pulau Jawa, bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara pulau Jawa dan lainnya," kata dia dalam keterangannya dilansir CNNIndonesia.
Budi Gunawan juga mengungkap implikasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kepala BIN menyebut memiliki implikasi penguatan pertahanan.
Salah satunya dari aspek geostrategi, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membuat Indonesia akan memiliki 'strategic depth' yang lebih dalam.
“Mengingat Pulau Kalimantan memiliki luas 6 kali pulau Jawa," kata Budi Gunawan dilansir Antara, Kamis (10/2).
Bukan hanya itu, menurut Kepala BIN, akan memungkinkan terbangunnya klaster industri pertahanan yang terintegrasi sebagai syarat terwujudnya ‘Indigenous defense productions’ atau produksi alutsista mandiri buatan dalam negeri.
Pemindahan IKN, memungkinkan Indonesia memanfaatkan dinamika geopolitik di Indo Pasifik dengan mendayung di antara aliansi-aliansi regional.
“Seperti Five Power Defence Arrangements (FPDA), AUKUS, dan OBOR atau BRI China," jelas Budi Gunawan.
(Kepala BIN Budi Gunawan. foto: REQnews.com)
Selain dibentuknya AUKUS, juga hadirnya kekuatan beberapa anggota NATO di kawasan yang semakin menegaskan bahwa konstelasi geopolitik kekuatan negara-negara di dunia bergeser ke Asia Pasifik.
"Ini merupakan sinyal kuat bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia untuk mencegah,” ucapnya.
Sekaligus, kata dia, bersiap terjadinya peningkatan eskalasi hingga kemungkinan terburuk adanya perang terbuka.
“Sebagaimana adagium klasik, yaitu Si Vis Pacem, Para Bellum (jika ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang)," katanya.
