Indra Priangkasa, Kuasa Hukum Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indra Priangkasa, Kuasa Hukum Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, menyebut pelaporan ijazah palsu terhadap kliennya lebih pada aksi pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik.
Itu karena menurut dia, pelapor tidak memiliki cukup bukti untuk melaporkan Bupati Ponorogo dalam dugaan penggunaan ijazah palsu.
BACA JUGA:
- Futsal, Puncak Lomba SMAN 3 Ponorogo Dibuka Bupati Sugiri Sancoko
- Turun ke Lokasi Bencana Tanah Gerak Ponorogo, Gubernur Khofifah Siapkan Anggaran BTT
- Bupati Ponorogo akan bangun Museum Peradaban di Kawasan Monumen Reog
- PJB Dukung Pemkab Ponorogo dalam Plesterisasi 17 Ribu RTLH dan Perbaikan Jalan Desa
"Bukti bahwa klien kami pernah berkuliah dan memiliki ijazah sudah kuat. Pelapor cenderung melakukan pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik," kata Indra dikonfirmasi wartawan Selasa (8/2).
Bahkan dia merasa nuansa politik dalam pelaporan tersebut lebih kental, mengingat terlapor adalah kepala daerah. Namun dia enggan menjelaskan secara detil dugaan tersebut.
"Yang pasti, di negeri ini instrumen hukum kerap dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan politik," terangnya.
Dia hanya mengingatkan, dalam perspektif hukum, tuduhan tanpa dasar merupakan fitnah dan pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 317 KUHP Jo Pasal 311 ayat (1) Jo Pasal 310 KUHP. "Ancaman hukuman bagi pelakunya maksimal 4 tahun penjara," jelasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko menyebut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim sedang melakukan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Demokratik.
Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Yudhihari Hendrahardana pasang badan atas laporan tersebut. Dia menegaskan bahwa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko adalah alumni kampus yang dipimpinnya.
