AJI Kediri Gelar Workshop BPJS
Editor: nur syaifudin
Wartawan: arif kurniawan
Senin, 16 Mei 2016 11:16 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menyelenggarakan workshop Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang berlangsung di Hotel Grandsurya Kediri (13-14 Mei 2016). Acara ini sebagai upaya memberikan pemahaman lebih dalam terkait dengan isu jaminan sosial.
"Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas jurnalis terkait isu jaminan sosial, program BPJS itu seperti apa, sehingga bisa memonitor program itu untuk disampaikan ke masyarakat secara komprehensif," kata Ketua AJI Kediri Afnan Subagio di Kediri, Senin (16/5).
BACA JUGA:
Tolak RUU Penyiaran, Insan Pers Kediri Gelar Aksi Damai
FJK Gelar Diskusi dengan Tema "Akankah Mas Dhito Melawan Bumbung Kosong Lagi?"
PWI Kediri Raya Gelar Puncak Acara HPN Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru Masa Bakti 2024-2027
Bambang Iswahyoedhi Kembali Nahkodai Ketua PWI Kediri
Afnan juga mengatakan, isu jaminan sosial sangat penting. Selama ini, masih banyak yang belum memahami terkait dengan program tersebut, padahal sudah dijalankan selama dua tahun. Masih banyak warga yang belum terdaftar, bahkan masih banyak warga yang belum prosedur untuk mendaftar.
Terlebih lagi, untuk jurnalis, mengingat belum semua perusahaan mendaftarkan jurnalis, terutama kontributor sebagai peserta jaminan sosial. Pihaknya mendesak agar perusahaan media memerhatikan para pegawainya dengan mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial, BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran itu bukan hanya untuk pegawai, melainkan juga untuk kontributor yang juga menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perusahaan itu.
"Kami desak agar perusahaan media juga memerhatikan tentang jurnalisnya, terutama kontributor. Mereka juga sudah memberikan tenaga dan pikirannya untuk demi perusahaan lewat hasil karya yang dikirimkan," ujar dia.
Ia mengatakan, selama ini belum semua perusahaan memerhatikan nasib para kontributor. Padahal, mereka juga mempunyai resiko yang sama ketika melakukan tugas peliputan, seperti dengan karyawan.
Acara itu dihadiri sejumlah narasumber utama, misalnya perwakilan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Ketenagakerjaan Jatim, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Kediri, sampai Serikat Pekerja Lintas Media Jatim .
Ketua DJSN Rachmat Sentika mengatakan pemahaman terkait dengan jaminan sosial harus dimaksimalkan, sebab percuma jika pemerintah membuat UU, tapi jika persepsinya tidak dipahami. Ia menambahkan, saat ini yang masih menjadi kendala adalah sumber daya manusia (SDM). Di Indonesia ada 165 juta orang yang sudah jadi peserta, dokter yang ada 100 ribu orang, rumah sakit yang ada 2.200, puskesmas yang ada 9.700, sehingga belum mencukupi.
Simak berita selengkapnya ...